LES PRIVAT

Membuka Les Privat untuk siswa SD kelas 5,6 dan siswa SMP.
Pengajaran disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Materi Ringkas sehingga mudah dipahami.
Peserta didik mendapat copyan modul.
Khusus wilayah Green Park dan sekitarnya.
Hubungi 0-856-856-7060
email : ranizuhri@gmail.com
Pengajar : Rani Diah Septi Astuti

CONTOH IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT DAN KELIMA DALAM PANCASILA

IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT DAN KELIMA DALAM PANCASILA

      Implementasi Sila ke-4

1. Contoh (1) : 2 Perampok Tewas di Hakimi Massa
2. Contoh (2) : Akbar Faisal sayangkan sikap DPR di Kasus Century

      Implementasi Sila ke-5

1. Contoh (1) : Jayapura Terancam Krisis Air
2. Contoh (2) : Pengungsi Gunung Sinabung Terlantar

Contoh (1) Sila ke-4
2 Perampok Tewas di Hakimi Massa

indosiar.com, Riau - Dua perampok di Minas, kabupaten Siak, Riau tewas di hakimi oleh warga. Kedua pelaku tertangkap basah warga saat akan merampok asrama di sebuah perusahaan setempat.
            Semula Ade dan Ucok dan lima rekannya Rabu (8/10) sekitar pukul 20.00 WIT, berencana merampok PT Arara Abadi di Minas, kabupaten Siak, Riau. Namun rencana mereka gagal, setelah satpam perusahaan tersebut memergoki mereka. Mereka kabur meninggalkan 4 sepeda motor serta tas yang berisi senjata api rakitan.
            Massa akhirnya berdatangan lalu mengejar mereka dan menangkap Ade, Ucok dan Edi. Sementara empat rekan mereka lainnya berhasil kabur. Massa yang beringas akhirnya menghajar mereka hingga Ade dan Ucok tewas. Sementara Edi yang babak belur, berhasil diselamatkan oleh polisi.
            Belum puas menghajar pera perampok tersebut, massa juga membakar sepeda motor RX king milik perampok tersebut. Polisi kini menangkap Edi, sedangkan mayat Ade alias Bento dan Ucok dikirim ke Rumah Sakit, Pekan Baru untuk di visum

Tanggapan

Kasus perampok yang dihakimi massa di Minas tersebut kami kaitkan dengan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kasus ini, satpam dan warga sekitar PT Arara Abadi di Minas, sewenang-wenang menghakimi perampok hingga tewas, tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu tindakan yang harus dilakukan pada perampok. Satpam dan warga masyarakat seharusnya mengambil tindakan yang sesuai dengan pancasila, lebih tepatnya sila ke-4, yaitu memusyawarahkan terlebih dahulu bagaimana perampok itu akan ditindak kemudian melaporkannya pada pihak yang berwajib

Contoh (2) Sila ke-4
Akbar Faisal sayangkan sikap DPR di kasus Century

Sindonews.com - Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak tegas mengambil sikap sesuai koridor konstitusi dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi pemberian Fasilitas
Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century disayangkan Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Nasdem, Akbar Faisal.
Menurutnya, pemanggilan kembali Boediono ke Timwas disaat vonis bersalah telah dijatuhkan kepadanya pada saat paripurna menyangkut kasus ini, adalah mengulur waktu penyelesaian yang mengaburkan mandat konstitusi DPR.

"Seharusnya DPR segera memutuskan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar Faizal melalui pesan singkatnya, Minggu (8/12/2013).
Menurutnya substansi pemanggilan kembali Boediono semata-mata hanya pencarian panggung untuk kebutuhan 2014. Padahal, sudah jelas bahwa Boediono adalah orang yang divonis bertanggungjawab pada skandal Century sesuai rekomendasi opsi C.
"Atas nama kearifan berbangsa bertata negara, mengimbau Boediono memikirkan untuk mundur karena tidak lagi efektif melaksanakan tugas. Wapres Boediono terlihat tidak lagi bisa fokus melaksanakan tugas karena didera kasus yang tidak juga terlihat ujung penyelesaiannya ini," ujar Faisal.

            Faizal juga meminta KPK untuk sama gesitnya seperti yang dipertunjukkan pada kasus-kasus lainnya dalam menangani kasus ini, meski terlihat progres namun terlalu lambat pergerakannya.

            Faizal juga mendesak presiden untuk segera mengambil langkah-langkah yang signifikan agar negara ini segera terbebas dari jeratan kasus yang terus menerus berjalan tanpa kejelasan penyelesaian.

"Ada 2 pilihan bagi presiden yakni meminta Wapres mundur untuk fokus pada persoalan hukum masalah ini dan menghindarkan hingar-bingar politik ketika DPR memutuskan menggunakan HMP sesuai kewenangan DPR, atau, mendorong fraksi di DPR melanjutkan proses hukum tata negara," ujarnya.

Tanggapan

Kasus Akbar Faisal yang menyayangkan sikap DPR di kasus century tersebut kami kaitkan dengan sila keempat yaitu sila kerakyatan. Dalam kasus tersebut DPR berarti tidak tegas dalam mengambil keputusan atau tidak bersikap sesuai dengan koridor, Faisal juga mendesak presiden untuk segera mengambil langkah-langkah yang signifikan. Seharusnya Faisal tidak berpendapat seperti itu karena dalam mengambil suatu keputusan harus dimusyawarahkan dengan baik untuk mendapat suatu kebijakan yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia

Contoh (1) Sila ke-5
Jayapura Terancam Krisis Air

Harusnya, tanggal 22 Maret diperingati warga Kota Jayapura secara khusus tapi juga Papua secara umum. Namun, tak ada peringatan berupa aksi atau seminar ilmiah soal air. Instansi pemerintah dan swasta yang selama ini bertanggung jawab mengelola air seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkesan tak mau ambil pusing. Hari air sedunia, 22 Maret, tiap tahun terkesan dianggap sepeleh. Tidak diperingati. Tanggal 22 Maret 2013 tahun ini juga mengalami hal serupa seperti sebelumnya. Semua orang khsusnya yang diam di Jayapura, terkesan malas tahu dengan air. PDAM pun demikian.

            Saat ini, dimana-mana debit air di kota ini terus menurun drastis. Karena, sudah tidak ada lagi daerah resapan air. Ketua Wirya Karya Provinsi Papua, Denny Patty mengatakan krisis air sementara ini mengincar Jayapura. Jika tak ada perhatian penuh terhadap air, maka krisis air bakal menerpa Kota ini. Karena, saat ini, terjadi penurunan debit air yang sangat tajam di mana-mana. Hal itu terjadi karena sudah tidak ada lagi daerah resapan air. Hutan juga sudah tak ada. Jayapura diprediksi, 10-20 tahun kedepan sudah tidak ada air.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura periode 2009-2014 harus terus menerus melakukan hearing dengan PDAM untuk menyikapi kasus ini. Namun, hampir masa jabatan dewan penyambung lidah rakyat di Kota Jayapura ini selama duduk di kursi empuk, tak terlalu ambil pusing soal air. Tak ada kemauan sendiri untuk meninjau wilayah-wilayah penampung air. Buktinya, selama menjabat lima tahun, baru sekali menggelar hearing dengan pihak PDAM pada 2011. Pertemuan itupun dilakukan berdasarkan tinjauan lapangan atas desakan warga kepada Dewan kala itu. Sebagaimana diberitakan surat kabar harian cenderawasih Pos edisi Kamis, 9 Juni 2011 menyatakan, untuk menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Komisi B DPRD Kota Jayapura di sumber air bersih di daerah Entrop berdasarkan keluhan masyarakat terhadap minimnya pasokan air bersih saat musim kemarau, Komisi B DPRD Kota Jayapura mengundang pihak terkait untuk membahas masalah ini di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Jayapura, Rabu, 8 Juni 2011

Tanggapan

Kasus Krisis air di Papua kami kaitkan dengan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sangat tidak sesuai dengan sila ke-5 karena DPRD kota Jayapura tidak ada kemauan untuk meninjau wilayah-wilayah penampung air, bahkan sampai masa jabatannya sudah akan berakhir tidak ada respon dari pemerintah terhadap warga yang berada di wilayah yang tekena krisis air bersih tersebut. Itu menyebabkan warga Jayapura merasa tidak mendapat keadilan dari Pemerintah

Contoh (2) Sila ke-5
Pengungsi Gunung Sinabung Telantar

Tanah Karo - Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sumatera Utara (BNPB Sumut) bersama dengan TNI sangat menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Tanah Karo karena sangat lamban dalam membantu masyarakat pengungsi Gunung Sinabung. "Banyak bantuan yang mau disalurkan terkendala tanda tangan dari Bupati Tanah Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Bupati belum meneken surat penetapan penanganan bencana. Penanganan pengungsi mengecewakan," ujar Kepala BNPB Sumut, Asren Nasution, Rabu (18/9) sore.
            Asren mengatakan, lambannya penyaluran bantuan bencana pascaletusan gunung berapi tersebut, akhirnya membuat pengungsi menjadi telantar. Tidak sedikit dari mereka yang kelaparan akibat minimnya bantuan. Ada bantuan dari BNPB Pusat, Bulog, Basarnas Pusat, dan kementerian. Namun karena Bupati Karo belum menandatangani surat tanggap darurat tersebut, bantuan itu tidak bisa disalurkan. Dari BNPB Pusat ada bantuan dana sebesar Rp 300 juta untuk penyediaan pangan pengungsi, yang seharusnya dari sejak Selasa kemarin disalurkan. "Kita sangat menyesalkan lambatnya penanganan bencana ini. Masyarakat jadi banyak yang kelaparan. Seharusnya, dalam kondisi darurat seperti ini mempercepat proses administrasi. Hal yang terjadi sekarang justru terkesan diperlambat. Kita tidak mengetahui alasan kelambatan ini," tegasnya. Menurutnya, kondisi ini bisa membahayakan nasib pengungsi. Oleh sebab itu, perlu diambil keputusan yang cepat supaya pengungsi tidak terancam kelaparan. Padahal, bila bantuan dari BNPB Pusat itu masih kurang tentunya bisa diminta penambahan sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Kesbangpol Linmas Pemkab Karo Ronda Tarigan membantah tudingan tersebut. Menurutnya, surat tanggap darurat tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati. Bahkan, surat yang diteken itu sudah dikirim ke pusat dengan tembusan BNPB Sumut. Diduga, surat itu tidak sampai ke tangan Kepala BNPB Sumut. "Mungkin surat itu hanya sampai ke bagian anak buah, dan belum sampai ke tangan Kepala BNPB Sumut. Dalam surat itu ditetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari, yaitu sejak tanggal 15 hingga 22 September nanti. Namun waktu tanggap darurat ini masih bisa diperpanjang jika kondisi gunung Sinabung terus mengeluarkan abu vulkanik," sebutnya.
            Selain memberikan bantuan makanan dan obat-obatan, pemerintah diminta mengerahkan tim medis untuk mengobati pengungsi yang sudah terserang penyakit. Banyak warga yang terserang penyakit batuk dan demam. "Masih banyak pengungsi yang kelaparan di tengah malam. Cuaca yang sangat dingin apalagi tinggal di tempat terbuka, membuat kami pengungsi merasa tersiksa. Dapur umum belum maksimal," Nurliana (42).
            Jumlah pengungsi arga akibat letusan Gunung Sinabung mencapai 4.739 orang. Mereka tersebar di delapan lokasi penampungan di Jambur Sempakata Jl Jamin Ginting sebanyak 1.453 orang.
Pengungsi lain di Klasis GBKP Jl Kiras Bangun sebanyak 590 orang, dan di GBKP Kota Jl. Kiras Bangun sebanyak 1.400 orang. Ada 60 orang pengungsi di Masjid Agung Jl. Veteran, dan di Sentrum Jl Nabung Surbakti ada 56 orang. Selain itu, pengungsi di Gereja Katolik Jl. Irian, sebanyak 60 orang, di Kecamatan Berastagi ada 700 pengungsi di Jambur Taras, dan di Kecamatan Payung ada 420 pengungsi. Seluruh pengungsi membutuhkan pertolongan.

Tanggapan

Kasus Terlantarnya pengungsi korban gunung sinabung ini kami kaitkan dengan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini Bupati Kabupaten Karo mengesampingkan hak para pengungsi untuk mendapatkan bantuan sehingga para pengungsi merasa bupati Karo tersebut tidak berlaku secara adil kepada mereka para korban bencana gunung sinabung, sehingga para pengungsi merasa ditelantarkan oleh pemerintah yang tidak kunjung memberikan bantuan

CONTOH IMPLEMENTASI SILA KEDUA DAN KETIGA DALAM PANCASILA

TUGAS PANCASILA

IMPLEMENTASI SILA KEDUA DAN SILA KETIGA DALAM PANCASILA

 

DOSEN          : UDJIANI HATININGRUM,SH, M.Si

NAMA                        : RANI DIAH SEPTI ASTUTI                      (43113210022)

Universitas Mercu Buana Kampus D Bekasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

S1 Manajemen

IMPLEMENTASI SILA KEDUA DALAM  PANCASILA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

CONTOH 1: Kasus Dokter Ayu Dinilai Kasus Kemanusiaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Aksi dokter di Bundaran Indonesia bukan sekadar aksi solidaritas, tapi juga kemanusiaan. Demikian dikatakan juru bicara Dokter Indonesia Bersatu (DIB) Agung Sapta Adi dalam konfrensi pers di Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (2711).

Ia menjelaskan, selama ini, baik masyarakat bahkan hakim Mahkamah Agung salah menilai kasus Dewa Ayu Sasiary Prawari,  Hendry Simanjuntak, dan Hendy Siagian. Ini bukan bukan kasus malapraktik, melainkan kejadian yang tak bisa diprediksi.

"Setelah visum dan pertimbangan ahli, itu diketahui adanya emboli udara di bilik kanan jantung, yang terjadinya emboli tidak bisa diprediksi. Tapi kok MA bisa memutuskan ini malapraktik dan ditindak pidana," terang dia. 

Kasasi yang diajukan keluarga korban ke MA menjadikan Ayu, Hendry, dan Hendi harus dipenjara selama 10 bulan. Ini yang lalu diributkan ratusan dokter. Pasalnya, di kemudian hari, bila ada kejadian serupa, dokter bisa di tindak pidana oleh keluarga pasien.

"Ini namanya mengkriminalisasi profesi dokter. Kalau nanti keluarga meninggal yang disalahkan dokter. Bisa aja nanti kita melakukan defensive medicine," tambah Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Frizar Irmansyah.

Defensive Medicine adalah penolakan yang dilakukan dokter jika dianggap tidak dapat menanggani atau berbahaya bagi keselamatan dokter. Ia juga menjelaskan hal ini justru nantinya malah akan merugikan masyarakat.

"Sekarang siapa yang mau menerima pasien yang sedang kritis dan kemungkinan akan meninggal? Kalau nanti akhirnya bisa berakhir di penjara. Mending pasiennya mati daripada kita di penjara," tutupnya.

CONTOH 2: Demi Rasa Kemanusiaan, Polisi Cabut Status Tersangka Ninik & Tutup Kasus

 

Banyumas - Polres Banyumas menghentikan kasus Ninik Setyowati. Ibu dua anak ini menjadi tersangka atas kematian anaknya Kumaratih Sekar Hanifah (11) yang terjatuh dan terlindas truk hingga tewas.

Penghentian kasus tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keadilan dan rasa kemanusiaan.

"Atas dasar kesepakatan dan rasa kemanusiaan kedua belah pihak maka Polres Banyumas tidak akan melakukan pemberkasan," kata Kapolres Banyumas, AKBP Dwiyono kepada wartawan di Mapolres Banyumas, Jalan Letjend Pol R Soemarto, Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (26/1/2013).

Memurut dia, Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap Ninink atas dorongn dari suaminya yang meminta kepastian hukum, penyidik juga memiliki hati nurani memikirkan kondisi dari ibu Ninik. Kami juga menyarankan agar kondisi ibu Ninik sehat karena masih dalam perawatan.

"Saya juga pernah langsung nengok ke rumah terkait simpati kami selaku Kapolres," sambungnya.

Menurut Kapolres, pada 9 Januari 2013 suami Ninik tetap meminta agar dilakukan pemeriksaan agar ada kepastian hukum. Penyidik tidak langsung melakukan penyidikan tapi introgasi, dalam introgasi tersebut keterangan ibu Ninik malah memberatkan dirinya.

"Konstruksi hukum kelalaian ada pada pengendara sepeda motor. Didorong kepastian hukum, Polres melakukan secara berita acara pemeriksaan," ujarnya

IMPLEMENTASI SILA KETIGA DALAM PANCASILA

PERSATUAN INDONESIA

CONTOH 1: TNI Serang Pos Brimob di Perbatasan Timor Leste

radarsukabumi.com.         NTT- Gesekan antara anggota TNI dan Polri (Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif Linud 503/MK dengan Satbrimodda NTT, kembali terjadi Kamis (9/5), sekitar pukul 17.30 Wita. Kejadian itu diduga karena salah paham antara dua instansi yang bertugas menjaga dan mengamankan perbatasan RI-RDTL, di Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Penyerangan pihak TNI terhadap empat anggota Brimob Haumeni Ana, dipicu akibat penyampaian informasi seorang sopir angkutan pendesaan (Angdes) yang diketahui bernama Marsel, kepada pihak TNI, bahwa barang angkutannya ditahan, dan dirinya dianiaya anggota pospol yang sementara menjalankan tugas. Marsel juga mengadu ke anggota TNI, jika anggota Satbrimobda menyampaikan beberapa pesan bernada menantang pihak TNI. Danpos Satbrimobda, Roberto Alves mengisahkan, kehadiran belasan anggota TNI dengan mengendarai sebuah mikrolet itu, tanpa konfirmasi. Mereka langsung melakukan penyerangan dengan melempari anggota Satbrimobda serta pospol dengan batu. Akibatnya, salah satu anggota Brimob, Bripka Abdon Gati, mengalami luka serius di tulang belakang sebelah kiri. Selain itu, kaca jendela dan pintu Pos Polisi Haumeni Ana juga tidak luput dari amukan anggota TNI.

“Sesuai rencana, sore tadi (petang kemarin-Red), kami hendak berkoordinasi dengan pihak TNI, terkait laporan masyarakat yang mengatakan kami menantang pihak TNI. Kami dilaporkan ke pihak TNI, telah menahan barang masyarakat dan memukul sopir. Kami juga diadukan sopir itu ke pihak TNI, dengan mengatakan, kami menantang anggota TNI dan menunggu kedatangan mereka. Pengaduan tersebut sangat tidak benar. Buktinya, kami diserang anggota TNI yang datang mempersenjatai diri lengkap dengan senjata, sangkur dan batu,” kata Roberto.

Dia mengaku, saat anggota pos polisi melakukan operasi dan menangkap tangan sejumlah kebutuhan rumah tangga, berupa 12 dos deterjen, tiga karung besar berisi gayung dan bokor. Barang-barang tersebut milik masyarakat Haumeni Ana, dan ditangkap saat masih berada dalam wilayah NKRI. Saat ditanyai barang-barang tersebut akan dibawa kemana, papar Roberto, pemilik barang yang adalah warga Desa Haumeni Ana itu, mengaku akan dijual di kios mereka. Namun setelah ditelusuri, ternyata mereka tidak mempunyai kios. Karena itu, barang-barang tersebut ditahan. Mendapat informasi itu, Kapolres TTU, AKBP I Gede Mega Suparwitha bersama anggotanya langsung mendatangi TKP di Haumeni Ana.

Sempat terjadi perdamaian antara dua pihak yang bertikai. Perdamaian diakhiri dengan perjanjian, pihak TNI akan bertanggungjawab atas semua kerusakan itu.

Kapolres I Gede Mega Suparwitha menambahkan, insiden itu hanya sebatas kesalahpahaman saja. “Jadi, itu hanya miskomunikasi saja. Miskomunikasi itu ternyata sudah diselesaikan melalui azas musyawarah mufakat antara pihak TNI dan Satbrimobda yang ada di perbatasan,” kata I Gede mengulangi pernyataannya. Dia membenarkan, jika informasi yang disampaikan masyarakat saat itu sifatnya memanas-manasi, sehingga terjadi miskomunikasi.

CONTOH 2: TNI AL perketat pengamanan perbatasan

Sindonews.com - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengakui bahwa saat ini konflik antar negara di wilayah perbatasan perairan sudah semakin sering terjadi.

"Potensi konflik dunia ke depan, yaitu soal wilayah perbatasan," kata Marsetio di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2013).

Untuk itu, Marsetio mengaku bahwa pihak TNI AL sudah melakukan operasi pada setiap wilayah masing-masing, yang sesuai dengan persepsi hukum dari masing-masing wilayah.

"Kami sudah menggelar operasi pada wilayah masing-masing sesuai dengan persepsi hukum masing-masing negara," papar Marsetio.

Namun, Marsetio pun mengakui bahwa sampai saat ini konflik wilayah perbatasan di laut masih belum selesai.

"Sampai sekarang masih belum ada yang tuntas soal perbatasan itu. Dengan India, Singapore, Philipina," ujar Marsetio.

Untuk itu, Marsetio mengaku bahwa pihaknya akan lebih memperkuat pasukannya, khususnya diwilayah laut yang menjadi teritorial negara Indonesia. "Kami akan perkuat pasukan," tandasnya.

CONTOH IMPLEMENTASI SILA PERTMA DALAM PANCASILA

TUGAS PANCASILA

IMPLEMENTASI SILA PERTAMA DALAM PANCASILA

 

DOSEN          : UDJIANI HATININGRUM,SH, M.Si

NAMA                        : RANI DIAH SEPTI ASTUTI                      (43113210022)

Universitas Mercu Buana Kampus D Bekasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

S1 Manajemen

Implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu memeluk satu agama dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tanpa memandang rendah pemeluk agama lain.Juga dengan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tercipta kerukunan hidup antar umat beragama.

Berikut ini beberpa contoh implementasi sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Contoh 1:       Kenapa Ngurah Agung Membela Hak Muslim di Bali?

TEMPO.CO, Jakarta - Anak Agung Ngurah Agung, Ketua Perhimpunan Muslim-Hindu Bali, kerap menggelar acara dan kegiatan antar-agama untuk memulihkan hubungan umat Hindu-Islam pasca-Bom Bali. Bagaimana awal mula tokoh Puri Gerenceng-Pemecutan ini membangun toleransi beragama?

Bom Bali mengoyak ketenangan Bali dan memercikkan ketegangan antara umat Islam dan umat Hindu.  Bom yang diledakkan para teroris dan mengatasnamakan agama itu juga bagai menyulut sekam antara pemeluk Hindu dan pemeluk Islam yang semula harmonis.

“Saya ingin meneruskan apa yang dilakukan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid),” kata pria 44 tahun ini kepada Tempo di kediamannya, pertengahan Juli lalu. Ikut menjaga harmoni antara pemeluk Islam dan Hindu sepertinya sudah menjadi pilihan hidup Ngurah Agung.

Dia memang mengagumi tokoh Nahdlatul Ulama, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia keempat, yang dikenal sebagai penyokong keberagaman dan pembela minoritas itu.

Pandangan dan sepak terjang Gus Dur itulah yang ingin diteruskan Ngurah Agung di Bali. Ia bahkan pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa pada era Gus Dur dulu. 

Contoh 2:     Toleransi Antar Umat Beragama di Bali Patut Dicontoh

Bali sering disebut dengan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pulau yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu yaitu hampir 90%. Sisanya penganut agama selain Hindu, seperti Islam, Kristen, dan Budha. Dan jumlah penganut agama Islam adalah terbesar kedua setelah Hindu di Bali.

Toleransi antarumat beragama di Bali tergolong tinggi. Sangat jarang terdengar adanya bentrok antar agama di Pulau Dewata ini. Semua masyarakatnya hidup dengan damai walaupun memiliki adat daerah yang berbeda-beda. Dalam ajaran Hindu ada asas Tat Twam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Masyarakat Hindu tetap menghormati umat Muslim yang sedang berpuasa. Tidak hanya umat Hindu, masyarakat Bali yang beragama Kristen, Katolik, maupun Budha juga menghormati umat Muslim yang berpuasa. Begitupun sebaliknya, masyarakat Muslim juga menghormati pemeluk agama lain yang tidak berpuasa dengan tidak memrotes pemeluk agama lain yang makan dan minum.

Tidak sedikit mesjid yang letaknya berdampingan dengan pura, gereja, ataupun wihara. Walaupun demikian, kerukunan antarumat beragama tetap terjalin baik di Bali. Terlebih lagi saat puasa, contoh lainnya adalah perayaan Hari Raya Nyepi pada Maret lalu yang bertepatan pada hari Jumat, dimana umat Muslim wajib menunaikan ibadah sholat Jumat. Umat Muslim tetap diijinkan menjalankan kewajibannya ke mesjid, bahkan dikawal oleh para pecalang adat. Umat Muslimpun juga menghormati umat Hindu yang sedang menjalankan Catur Brata Penyepian dengan tidak menggunakan pengeras suara di mesjid.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Pancasila sebagai ideologi negara dalam hal ini Pancasila merupakan idea atau gagasan yang memberi arah dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila disusun secara sistematis agar dapat diterima masyarakat sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat.

Kaitannya Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan benegara:

SILA PERTAMA

Ketuhanan Yang Maha Esa
mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya.

Contoh: 1. Negara Indonesia menjamin kepada warga Negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

2. Tidak melakukan penistaan agama seperti membakar tempat-tempat ibadah agama yang berlainan.

SILA KEDUA

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Memiliki arti bahwa kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya.Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semuamanusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.

Contoh:                        1.Dibentuknya Badan yang melindungi HAM setiap warga Negara Indonesia sebagai bentuk penghargaan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia sebagai landasan hukum di Indonesia.

2. Tidak melakukan diskriminatif

3. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajban yang sama

SILA KETIGA

Persatuan Indonesia

Mengutamakan persatuan kerukunan bagi seluruh rakyatIndonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, dan rela mengorbankan kepentingan golongan demi Negara Indonesia.

Contoh:            1. TNI rela ditempatkan di daerah-daerah sengketa,misal di Aceh yang pada saat itu masih gencar terjadi pemberontakan oleh GAM yang mengancam keutuhan negara.

2. Kita harus lebih bangga menggunakan produk dalam negeri, seperti mengenakan pakaan batik dan belajar tarian daerah.

3.Tidak membedakan seorang dari suku, ras dan agama.

SILA KEEMPAT

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebjaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilaksanakan secara demokratis dengan jalan musyawarah agar tercapai hasil yang bijaksana bagi setiap orang.

Contoh:1.  Dalam pemilihan kepala Negara di Indonesia dilaksanakan dengan cara PEMILU yaitu pemilihan melibatkan rakyat secara langsung dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

2. Perancangan Pancasila pun melalui banyak proses, diambil langsung dar tradisi Indonesia sendiri dan itu semua tidak lepas dari musyawarah yang dilakukan oleh beberapa tokoh.

SILA KELIMA

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bentuk-bentuk hukum, aturan-aturan, dan peradilan haruslah jujur, bijaksana, serta menjunjung tinggi keadlan sosial.

Contoh:1. Mengembangkan skap adil, Pengadilan harus adil dalam mengadili setiap kasus yang berbeda dan member hukuman yang seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain, misal : Seorang yang memiliki  jabatan tertentu dalam suatu organisasi tidak diperkenankan semaunya memakai fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi karena hal in akan merugikan organisasi tersebut.

DISKUSI KELOMPOK

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA Indonesia

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN SISTEM FILSAFAT

TUGAS DISKUSI

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya : segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila.

Berikut ini beberapa contoh pancasila sebagai dasar Negara, penjelasan beserta tanggapan kelompok kami :

SILA PERTAMA

Ketuhanan Yang Maha Esa

Contoh:

·      Negara mengatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 , menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing—masing.

Setiap pemeluk agama, memeluk agamanya masing—masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan itu semua dilindungi dengan UUD 1945.

·      Pemerintah menjadikan tanggal peringatan hari raya masing—masing agama untuk hari libur sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.

Misal pada hari Raya Idul fitri, Natal, Nyepi, ataupun Waisak dijadikan hari libur agar setiap pemeluk agama dapat merayakan hari rayanya masing—masing tanpa gangguan.

Tanggapan kami:

Aplikasinya dalam kehidupan sehari—hari berarti sila pertama ini menjadi dasar bagi setiap WNI untuk bebas memilih kepercayaannya dan juga toleransi untuk saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan umat beragama.

SILA KEDUA

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua menjunjung tinggi nilai—nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan—kegiatan  kemanusiaan, dan menghargai manusia  sesuai dengan harkat dan martabatnya

Contoh:

·      Negara membuat perundang—undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

Dibentuknya Badan yang melindungi HAM setiap warga Negara Indonesia sebagai bentuk penghargaan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia sebagai landasan hukum di Indonesia. Kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajban yang sama.  Misalnya, hak berpendapat, hak mendapatkan keamanan, hak untuk diperlakukan baik dan adil

·      Bangsa Indonesia mengadakan kerja sama kemanusiaan dengan bangsa—bangsa lain di dunia.

Misal, Indonesia mengirim tentara dan para relawan ke Palestina untuk menyelesaikan konflik/ perang dan mengupayakan perdamaian.

Tanggapan kami:

Dalam sila kedua ini, Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat setiap warga Negara  Indonesia agar memperoleh haknya secara adil.

SILA KETIGA

Persatuan Indonesia

Pancasila memiliki pontensi menjamin   keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia yang bertentangan dari Sabang  sampai Merauke

Contoh:

·      Dibentuknya TNI dan POlRI dalam upaya menjaga keamanan dan persatuan bangsa.

Misalkan TNI atau Polri bekerja sama mengatasi kudeta di Aceh yang dilakukan oleh GAM demi utuhnya NKRI.

·      Tidak membeda—bedakan orang menurut suku, ras, agama, kasta,dan lain lain.

Kita sebagai rakyat Indonesia belum dapat bersatu seutuhnya, dewasa ini masih banyak praktik perbedaan kasta/kedudukan. Si kaya dengan si kaya, si mskin tersingkirkan. Atau tentang  agama mayoritas dan minoritas yang belum mendapatkan perlakuan yang sama.

Tanggapan kami:

Dari contoh tersebut, kelompok kami beranggapan bahwa berbagai upaya dalam rangka mewujudkan sila ketiga sebagai dasar pemersatu bangsa harus terus diciptakan demi keutuhan Negara Indonesia.

SILA KEEMPAT

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmt kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Mengandung arti mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan budaya bangsa.

Contoh:

·      Pelaksanaan PEMILU untuk memilih pemimpin, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Pelaksanaan Pemilu ini sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam memlih orang yang akan memimpin masyarakat itu sendiri. Jadi tidak mungkin rakyat mau dipimpin oleh orang yang bukan pilihan mereka (dalam tanda kutip) “pemimpin yang dipilih secara sepihak’’ tentunya.

·      Peraturan perundang-undangan dibuat dengan jalan musyawarah/rapat.

Karena peraturan tersebut tidak hanya dipakai oleh satu orang saja, tapi oleh seluruh warga Negara Indonesia yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan jalan musyawarah, peraturan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai hal agar peraturan tersebut tidak merugikan bagi pihak tertentu dan harus adil bagi seluruh warga Negara.

Tanggapan kami:

Dari contoh di atas, diharapkan segala tindakan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilaksanakan secara demokratis dengan jalan musyawarah agar tercapai hasil yang bijaksana bagi setiap orang.

SILA KELIMA

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera,

Contoh:

·      Pemerintah memberi bantuan  berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat miskin untuk membantu meringankan tingginya biaya hidup seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Namun dalam praktiknya, BLT dirasa tidak tepat sasaran, banyak warga miskn yang tidak memperoleh bantuan tersebut sedangkan mereka yang dipandang mampu secara ekonomi berjajar antri untuk menerima BLT. Disini sama sekali tidak tercermin perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera.

·      Upaya pemerintah mensejahterakan rakyat di Papua.

Perbedaan taraf hidup sangat terlihat di Jakarta dan Papua, disana orang-orang masih sulit mengakses kebutuhan mereka demi mencapai kesejahteraan. Dalam kasus ini, Pemerintah mengupayakan berbagai hal mulai dari pembangunan sarana transportasi, pemberian bantuan berupa kebutuhan pokok, peningkatan pendidikan, dll.

Tanggapan kami:

Pemrintah seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi daerah-daerah tertinggal.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Dalam definisi filsafat Pancasila dijelaskan bahwa filsafat Pancasila mengandung pemikiran bangsa Indonesia sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia saja.

Seperti kta ketahui di negara kita (Indonesia) banyak sekali beberapa peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini yang sudah tentu sangat jauh sekali dari filsafat Pancasila.

Kita ambil contoh saja “Globalisasi”

Ini tentang pudarnya Pancasila sbagai system filsafat. Di era globalisasi budaya barat maupun budaya dari Negara lin mulai masuk dan mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Gaya hidup masyarakat pun mulai berubah.

Sebut saja Miss X dengan pola hidup barat, pergi ke tempat hiburan pada tengah malam dan pulang pagi hari, gaya berpakaian yang minim, dan tidak memilik sopan santun terhadap orang tua sebagaimana seharusnya budaya orang Indonesia menghormati orang tuanya.Lalu Mr Y yang lebih menyukai dan tau segala hal tentang budaya orang korea dibanding budaya daerah asalnya di Indonesia. Ini semua merupakan contoh pudarnya pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia.

Budaya ketimuran pun mulai ditinggalkan.

Saran:

Bersikap ariflah terhadap berbagai pengaruh yang muncul di era globalisasi. Kejelian dalam memilih budaya yang masuk sangatlah penting. Terima yang baik dan hndari yang buruk dengan tetap menjaga tradisi Indonesia dan berpegang pada pancasila sebagai sistem filsafat Negara Indonesia.

 TUGAS DISKUSI

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya : segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila.

Berikut ini beberapa contoh pancasila sebagai dasar Negara, penjelasan beserta tanggapan kelompok kami :

SILA PERTAMA

Ketuhanan Yang Maha Esa

Contoh:

·      Negara mengatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 , menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing—masing.

Setiap pemeluk agama, memeluk agamanya masing—masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan itu semua dilindungi dengan UUD 1945.

·      Pemerintah menjadikan tanggal peringatan hari raya masing—masing agama untuk hari libur sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.

Misal pada hari Raya Idul fitri, Natal, Nyepi, ataupun Waisak dijadikan hari libur agar setiap pemeluk agama dapat merayakan hari rayanya masing—masing tanpa gangguan.

Tanggapan kami:

Aplikasinya dalam kehidupan sehari—hari berarti sila pertama ini menjadi dasar bagi setiap WNI untuk bebas memilih kepercayaannya dan juga toleransi untuk saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan umat beragama.

SILA KEDUA

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua menjunjung tinggi nilai—nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan—kegiatan  kemanusiaan, dan menghargai manusia  sesuai dengan harkat dan martabatnya

Contoh:

·      Negara membuat perundang—undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

Dibentuknya Badan yang melindungi HAM setiap warga Negara Indonesia sebagai bentuk penghargaan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia sebagai landasan hukum di Indonesia. Kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajban yang sama.  Misalnya, hak berpendapat, hak mendapatkan keamanan, hak untuk diperlakukan baik dan adil

·      Bangsa Indonesia mengadakan kerja sama kemanusiaan dengan bangsa—bangsa lain di dunia.

Misal, Indonesia mengirim tentara dan para relawan ke Palestina untuk menyelesaikan konflik/ perang dan mengupayakan perdamaian.

Tanggapan kami:

Dalam sila kedua ini, Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat setiap warga Negara  Indonesia agar memperoleh haknya secara adil.

SILA KETIGA

Persatuan Indonesia

Pancasila memiliki pontensi menjamin   keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia yang bertentangan dari Sabang  sampai Merauke

Contoh:

·      Dibentuknya TNI dan POlRI dalam upaya menjaga keamanan dan persatuan bangsa.

Misalkan TNI atau Polri bekerja sama mengatasi kudeta di Aceh yang dilakukan oleh GAM demi utuhnya NKRI.

·      Tidak membeda—bedakan orang menurut suku, ras, agama, kasta,dan lain lain.

Kita sebagai rakyat Indonesia belum dapat bersatu seutuhnya, dewasa ini masih banyak praktik perbedaan kasta/kedudukan. Si kaya dengan si kaya, si mskin tersingkirkan. Atau tentang  agama mayoritas dan minoritas yang belum mendapatkan perlakuan yang sama.

Tanggapan kami:

Dari contoh tersebut, kelompok kami beranggapan bahwa berbagai upaya dalam rangka mewujudkan sila ketiga sebagai dasar pemersatu bangsa harus terus diciptakan demi keutuhan Negara Indonesia.

SILA KEEMPAT

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmt kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Mengandung arti mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan budaya bangsa.

Contoh:

·      Pelaksanaan PEMILU untuk memilih pemimpin, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Pelaksanaan Pemilu ini sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam memlih orang yang akan memimpin masyarakat itu sendiri. Jadi tidak mungkin rakyat mau dipimpin oleh orang yang bukan pilihan mereka (dalam tanda kutip) “pemimpin yang dipilih secara sepihak’’ tentunya.

·      Peraturan perundang-undangan dibuat dengan jalan musyawarah/rapat.

Karena peraturan tersebut tidak hanya dipakai oleh satu orang saja, tapi oleh seluruh warga Negara Indonesia yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan jalan musyawarah, peraturan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai hal agar peraturan tersebut tidak merugikan bagi pihak tertentu dan harus adil bagi seluruh warga Negara.

Tanggapan kami:

Dari contoh di atas, diharapkan segala tindakan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilaksanakan secara demokratis dengan jalan musyawarah agar tercapai hasil yang bijaksana bagi setiap orang.

SILA KELIMA

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera,

Contoh:

·      Pemerintah memberi bantuan  berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat miskin untuk membantu meringankan tingginya biaya hidup seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Namun dalam praktiknya, BLT dirasa tidak tepat sasaran, banyak warga miskn yang tidak memperoleh bantuan tersebut sedangkan mereka yang dipandang mampu secara ekonomi berjajar antri untuk menerima BLT. Disini sama sekali tidak tercermin perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera.

·      Upaya pemerintah mensejahterakan rakyat di Papua.

Perbedaan taraf hidup sangat terlihat di Jakarta dan Papua, disana orang-orang masih sulit mengakses kebutuhan mereka demi mencapai kesejahteraan. Dalam kasus ini, Pemerintah mengupayakan berbagai hal mulai dari pembangunan sarana transportasi, pemberian bantuan berupa kebutuhan pokok, peningkatan pendidikan, dll.

Tanggapan kami:

Pemrintah seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi daerah-daerah tertinggal.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Dalam definisi filsafat Pancasila dijelaskan bahwa filsafat Pancasila mengandung pemikiran bangsa Indonesia sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia saja.

Seperti kta ketahui di negara kita (Indonesia) banyak sekali beberapa peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini yang sudah tentu sangat jauh sekali dari filsafat Pancasila.

Kita ambil contoh saja “Globalisasi”

Ini tentang pudarnya Pancasila sbagai system filsafat. Di era globalisasi budaya barat maupun budaya dari Negara lin mulai masuk dan mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Gaya hidup masyarakat pun mulai berubah.

Sebut saja Miss X dengan pola hidup barat, pergi ke tempat hiburan pada tengah malam dan pulang pagi hari, gaya berpakaian yang minim, dan tidak memilik sopan santun terhadap orang tua sebagaimana seharusnya budaya orang Indonesia menghormati orang tuanya.Lalu Mr Y yang lebih menyukai dan tau segala hal tentang budaya orang korea dibanding budaya daerah asalnya di Indonesia. Ini semua merupakan contoh pudarnya pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia.

Budaya ketimuran pun mulai ditinggalkan.

Saran:

Bersikap ariflah terhadap berbagai pengaruh yang muncul di era globalisasi. Kejelian dalam memilih budaya yang masuk sangatlah penting. Terima yang baik dan hndari yang buruk dengan tetap menjaga tradisi Indonesia dan berpegang pada pancasila sebagai sistem filsafat Negara Indonesia.